BekasiUpdate.id - Fenomena kekurangan siswa baru pasca seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2025 kembali menjadi sorotan.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengaku menerima lebih dari 10 aduan dari sekolah swasta yang hanya mendapatkan murid baru di bawah angka normal, bahkan beberapa sekolah hanya menerima 1 hingga 10 siswa.
Ketua BMPS Kota Bekasi, Pudio Bayu, menyatakan keprihatinannya atas kondisi tersebut.
Menurutnya, tren kekurangan murid di tahun ini tergolong parah dan cukup mengkhawatirkan bagi keberlangsungan operasional sekolah swasta.
“Saya sangat miris. Banyak sekolah swasta yang hanya menerima di bawah 10 murid. Ada yang hanya dapat 1 siswa, 4 siswa, bahkan sampai 3 siswa saja. Ini tentu menjadi persoalan serius,” kata Bayu kepada BekasiUpdate.id pada Rabu (23/7).
Ia mencatat sejumlah sekolah terdampak, antara lain SMP Darul Miftahul Jannah yang hanya menerima 4 siswa, Ashafiyya 3 siswa, SMP Darma Patria 9 siswa, dan Sekolah Fathurahman sebanyak 6 siswa.
“Bahkan ada juga kasus di mana siswa yang sempat mendaftar ke sekolah swasta, akhirnya menarik berkas karena memilih sekolah negeri,” ungkapnya.
Pudio Bayu juga menilai kondisi ini memiliki kaitan langsung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang sempat menyampaikan bahwa satu rombongan belajar (rombel) boleh menampung hingga 50 siswa.
Menurutnya, hal ini berdampak signifikan terhadap minat masyarakat untuk memilih sekolah swasta.
“Pernyataan tersebut bisa membuka celah praktik tidak sehat dalam penerimaan siswa, yang justru merugikan sekolah swasta. Padahal, sekolah swasta tetap berperan besar dalam mendukung akses pendidikan,” jelas Bayu.
BMPS Kota Bekasi mendorong agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengambil langkah konkret untuk memfasilitasi dan memonitor dinamika penerimaan siswa baru di sekolah swasta.
Ia berharap dinas bisa menjembatani integrasi antara sekolah negeri dan swasta agar terjadi distribusi siswa yang lebih merata.
“Dengan jumlah siswa yang minim seperti ini, bagaimana sekolah bisa menutup biaya operasional, gaji guru, dan biaya lainnya? Ini yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Ia menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap nasib sekolah swasta di tengah gempuran dominasi sekolah negeri.
"Sinergi dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan non-negeri diharapkan menjadi prioritas agar kualitas pendidikan tetap merata dan berkelanjutan," pungkasnya.
