BekasiUpdate.id - Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi ajang evaluasi kritis bagi dunia pendidikan di Kota Bekasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturahman, menyoroti berbagai isu fundamental yang dinilai jalan di tempat dan belum menyentuh akar permasalahan secara merata.
Meskipun terdapat perkembangan positif secara umum, Wildan menekankan bahwa kualitas pendidikan dasar masih timpang.
Salah satu indikator utamanya adalah penguasaan kemampuan baca, tulis, dan hitung (calistung) siswa SD yang belum konsisten di seluruh wilayah.
“Secara umum memang ada kemajuan, tapi jujur saja kita masih punya masalah serius. Calistung di tingkat SD itu masih jadi PR besar, dan setiap tahun persoalan daya tampung saat SPMB selalu berulang. Artinya sistemnya ada, tapi belum sepenuhnya adil,” ujar Wildan saat dikonfirmasi via pesan singkat, dikutip Sabtu (2/5/2026).
Alarm Bahaya, Perundungan dan Pelecehan
Selain masalah akademis dan infrastruktur, Wildan memberikan perhatian khusus pada aspek keamanan siswa.
Maraknya laporan mengenai aksi perundungan (bullying) serta pelecehan di instansi pendidikan dianggap sebagai sinyal merah yang memerlukan tindakan darurat.
Ia mendesak agar sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga menjadi ruang perlindungan yang aman bagi peserta didik melalui penguatan pendidikan karakter dan penambahan tenaga konselor.
“Ini alarm serius. Harus ada langkah tegas, zero tolerance. Pengawasan diperketat, sekolah wajib punya konselor, dan pendidikan karakter harus benar-benar dihidupkan lagi. Sekolah itu harus jadi tempat paling aman bagi anak,” tegas politisi PKB ini.
Tiga Solusi Prioritas untuk Pemkot Bekasi
Menanggapi carut-marut tersebut, Wildan menyodorkan tiga fokus utama yang harus segera diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi agar tidak hanya terjebak dalam seremoni tahunan:
Atasi Krisis Guru: Menyelesaikan masalah kekurangan tenaga pendidik yang masih menghambat proses belajar-mengajar.
Subsidi SMP Swasta: Merealisasikan program SMP swasta gratis guna memecahkan kebuntuan kuota daya tampung pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Pendidikan Budi Pekerti: Mengarusutamakan kembali pembentukan moral dan etika siswa sebagai fondasi utama pendidikan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa masyarakat membutuhkan hasil nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.
(Advetorial/Parlementaria)
