BekasiUpdate.id - Dinamika kebijakan layanan kesehatan tengah menjadi perhatian publik, salah satunya di Kota Depok, baru-baru ini program Universal Health Coverage (UHC) di Depok diubah/dihentikan, sehingga bukan lagi otomatis gratis hanya dengan KTP.
Perubahan kebijakan itu yang memicu protes warga karena banyak yang merasa akses layanan kesehatan jadi terbatas.
Berbeda dengan Kota Bekasi, hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi masih konsisten menjalankan skema Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga mendapatkan layanan kesehatan cukup dengan KTP/NIK, tanpa dipersulit urusan administrasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan, warga yang datang ke fasilitas kesehatan tetap dilayani, bahkan bagi yang belum aktif kepesertaan BPJS-nya dapat difasilitasi langsung di lapangan.
“Prinsip kami sederhana, ketika orang sakit, jangan ditanya dulu administrasinya. Yang utama adalah ditangani,” tegas Tri saat ditemui di Bekasi Selatan, Senin (9/2).
Menurutnya, keberhasilan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa tenang warganya ketika menghadapi kebutuhan paling mendasar, termasuk saat sakit.
Komitmen tersebut juga tercermin dari capaian sebelumnya, di mana Kota Bekasi telah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Kesehatan atas keberhasilan memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Meskipun terdapat tantangan dan tekanan anggaran, pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas," ujar Tri.
Tri juga menegaskan bahwa layanan kesehatan di Kota Bekasi tidak dibatasi secara kaku oleh domisili administratif. Warga dengan KTP luar Kota Bekasi tetap dapat dilayani di fasilitas kesehatan, terutama dalam kondisi mendesak dan kebutuhan medis yang tidak bisa ditunda.
“Saya perintahkan ke RSUD di Kota Bekasi untuk tidak tebang pilih dalam tangani pasien, kadang banyak yang dari luar kota bekasi berobat di RSUD dan mengaku puas,” tutupnya.
