Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi (foto: ist)BekasiUpdate.id - Keuangan Pemerintah Kota Bekasi tengah mengalami tekanan berat akibat membengkaknya alokasi belanja pegawai yang hampir menyentuh angka 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyebut kondisi tersebut sebagai masalah serius yang harus segera diatasi. Ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan pada tahun mendatang.
“Ini sudah di ambang batas. Kita harus segera meningkatkan PAD secara signifikan tahun depan,” ujar Sardi.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan bahwa saat ini belanja pegawai telah mendekati 45 persen dari total APBD. Jumlah tersebut belum mencakup sekitar 3.000 tenaga kerja kategori R3 dan R4, yang saat ini masih tercatat dalam pos belanja jasa.
“Belanja pegawai kita ini cukup luar biasa, sudah mendekati 45 persen. Itu di luar dari 3.000 tenaga kerja kategori R3 dan R4 yang masih tercatat sebagai belanja jasa,” kata Tri di Balai Kota Bekasi, Senin (4/8/2025).
Tri menambahkan, jika seluruh pegawai non-ASN itu dikategorikan sebagai belanja pegawai, maka alokasi anggaran bisa mencapai 50 persen dari total APBD.
Meski demikian, Tri memastikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga kerja kontrak atau honorer.
“Kita tidak akan ada PHK. Tapi bagaimana sekarang kita melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan kita. Kalau pendapatan naik, otomatis persentase belanja pegawai menurun,” ujarnya.
Tri menegaskan, strategi pemerintah adalah meningkatkan pendapatan daerah agar dominasi belanja pegawai dalam struktur APBD dapat ditekan secara proporsional.
“Saya masih cukup optimis. Karena di beberapa daerah lain justru yang dilakukan adalah pemutusan kontrak,” tegasnya.
(Advetorial)
